mantan ketua mpr ri amien rais menyatakan ada kesalahan di pengelolaan sumber daya alam dalam indonesia, terutama selama bidang pertambangan, sehingga cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.
sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) merupakan milik rakyat serta mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, akan tetapi yang terjadi malahan sebaliknya, katanya dalam yogyakarta, rabu.
menurut dia dalam sela acara presidential series lecture bertema kontrak karya proasing: indonesia miskin pada ladang emas, kebijakan pertambangan dalam indonesia tampak karut marut.
hal tersebut timbulkan pihak asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama dan dijalin melalui pemerintah. mereka dengan serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam dari indonesia, sedangkan sangat sedikit manfaat yang dirasakan oleh rakyat, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
ia menyatakan kondisi tersebut menyebabkan rakyat indonesia semisal ayam dan mati pada lumbung padi. kekayaan alam yang begitu melimpah belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan signifikan.
bahkan, bukan keuntungan baru bila ada masyarakat selama kurang lebih pertambangan yang masih hidup dalam bawah garis kemiskinan, tutur guru sulit fakultas ilmu sosial juga ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) tersebut.
oleh karena tersebut, menurut dia, kaum pengambil kebijakan dalam sektor pertambangan diharapkan langsung mengambil cara demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.
masih ada jalan, kita berhak menggarap negosiasi ulang kontrak kerja sama yang telah diatur dalam hukum internasional, kata amien.
rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menyampaikan, dijadikan salah Satu jenis investasi yang berperan berguna dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya harus menjual prinsip keadilan serta serta menjadikan negara-negara maju dijadikan benchmark.
sebagai kaum intelektualitas kampus telah saatnya bersama-sama mengakibatkan pemerintah agar mengerjakan evaluasi pada kehadiran kontrak karya yang banyak di indonesia,