Menhan usulkan RUU Hukum Disiplin Militer

menteri pertahanan memberi usul agar ke depan sektor pertahanan dilengkapi melalui ruu hukum disiplin militer agar mampu menyerahkan pembinaan terhadap prajuritnya lebih menarik dulu.

jadi kita mohon dan minta kepada dpr untuk kemudian bersama-sama pemerintah supaya menyelesaikan ruu itu, kata menhan pada kantor kemenhan, jakarta, kamis.

keberadaan uu itu, tutur dia, ingin menjamin hak daripada prajurit serta pimpinan di pembinaan disiplin daripada sistem kemiliteran dalam indonesia.

terkait penyerangan lapas kelas iib, cebongan, sleman, yogyakarta, yang menyertakan anggota grup 2 kopassus kandang menjangan, kartosuro selama 23 maret 2013 kemarin, ingin diadili pada peradilan militer.

mereka adalah anggota tni, maka telah selayaknya yang mengerjakan peradilannya tersebut bukan peradilan publik akan tetapi peradilan militer, serta ini sesuai uu, tutur menhan.

kalau asli anggota tni melakukan tindak pidana maka tempatnya tersebut peradilan militer, dan ditindak menurut kuhp dan kuhp militer, ujarnya.

jadi, kata purnomo, apabila seorang anggota militer menggarap tindak pidana memperoleh hukuman dan lebih berat dari penduduk sipil dan menggarap tindak pidana sebab dan diberlakukan adalah kuhp dan kuhp militer, juga uu lain dan mengenai melalui pidana.

kita ingin memastikan umum bahwa kita akan menggarap dengan terbuka dan transparan di proses peradilan militer itu, tuturnya.

ia menambahkan, banyak yang memberi usul supaya dibentuk dewan kehormatan militer, namun sejauh ini dewan kehormatan militer tak mesti dibentuk karena tindak pidana ini dilaksanakan oleh kaum prajurit serta bintara, dan ini bukan pelanggaran ham.

staf ahli menhan jenis keamanan mayjen tni hartind asrin menambahkan, draf uu hukum displin militer telah jadi, makanya dicari pada 2013 sudah rampung pembahasannya.

uu ini untuk lebih mendisplinkan prajurit, termasuk memenage usaha militer, ujarnya.

sekretaris jenderal kemenhan letjen tni budiman sependapat melalui tidak perlunya mengadili prajurit tni dalam peradilan umum. selain karena tidak ada alasan diadili pada peradilan publik, juga penyerangan diselenggarakan tidak selama kapasitas diperintah komandan.

menurut dia, dalam internal tni, sebenarnya benar prajurit sangat takut bila sampai menggarap pelanggaran sebab hendak dihadapkan selama dua hukuman, yaitu hukum disiplin prajurit juga kitab undang-undang hukum pidana militer (kuhpm).

Informasi Lainnya: